Posted by: bpsbulungan | 29 January 2010

Sejarah

Sejarah Badan Pusat Stastistik

 

Masa Hindia Belanda

Didirikan pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijveirhed en Handel) di Bogor yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan statistik dipindahkan dari Bogor ke Jakarta dengan nama Central Kantoor Voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat Statistik. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Produk perundang-undangan Kantor Pusat Statistik adalah Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang mengatur sensus penduduk dan Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930, lembaga CKS melaksanakan suatu kegiatan monumental, yaitu Sensus Penduduk yang pertama dilakukan di Indonesia.

Masa Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu).

 

1945-1965

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), dipimpinoleh Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh Semaun. Dilain pihak di Jakarta CSK diaktifkan kembali oleh Pemerintah Federal (Belanda). Berdasar surat edaran Kementrian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah naungan Kementrian Kemakmuran.

Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling B merupakan Bagian Penyelenggaran dan Tata Usaha.

Pada tanggal 1 Juni 1957, dengan Surat Keputusan Presiden RI No.172/1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan bertanggung jawab langsung dibawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128). Pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 508). Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1960, pada tahun 1961  BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk pertama sejak masa kemerdekaan. Di tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kab/Kota dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.Aa/C/9 Tahun 1965 tanggal 19 Februari 1965 dinyatakan bahwa Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama Kantor Statistik dan Sensus Daerah.

1966-sekarang

Pada masa pemerintahan Orde Bar, Pemerintah menetapkan tiga buah Peraturan Pemerintah tentang Sensu yaitu PP nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk pada tanggal 2 Juli 1979. PP Nomor 2Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian pada tanggal 21 Januari 1983 dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi pada tanggal 10 Juni 1985. Pada tanggal 29 Mei 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1968 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan di daerah). Pada tanggal 20 Februari 1980, ditetapkan PP No. 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.16/1968. Berdasarkan PP Nomor 6/1980 di tiap propinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kab/Kota terdapat perwakilan yang bernama Kantor Statistik Kab/Kota.

Pada tanggal 9 Januari 1992, ditetapkan PP No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 6 Tahun 1980. Kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisas, dan Tata Kerja BPS yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 26 September 1997 dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai ” Hari Statistik”. 

Tahun 1998, ditetapkan Keppres No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Berdasarkan KepPres tersebut, perwakilan BPS di daerah adalah instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. Pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Memasuki era Otonomi daerah, ditetapkan Keppres No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan BPS masuk sebagai LPND.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: